MEMORI BANDING
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT – PEMBANDING)
Atas
putusan PTUN Jakarta No. 79/G/2011/PTUN-JKT
Melawan
Drs. LIBERSIN SARAGIH
ALLAGAN, M.Si (PENGGUGAT – TERBANDING)
Hal : Memori Banding
Kepada Yth;
Ketua Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
di
Jakarta
Melalui
Kepada Yth;
Ketua pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta
di
Jakarta
Dengan
Hormat,
Berdasarkan
surat kuasa tertanggal 26 Mei 2011 yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui melalui surat kuasa
tertanggal 2 Desember 2011,
perkenankanlah dengan ini untuk dan atas nama pemberi kuasa yang adalah
Pembanding dalam perkara Nomor.
79/G/2011/PTUN.Jkt, kami mengajukan Memori Banding serta mewakili Pemberi Kuasa
di dalam pemeriksaan Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta di Jakarta; Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding;
Melawan
Drs.
Libersin Saragih Allagan Msi; beralamat di Jl. Veteran II Nomor D.25 RT 03/04,
Kelurahan Babakan, Kec. Tangerang, Provinsi Banten. Tangerang 15118;
selanjutnya disebut sebagai Terbanding;
Adapun
alasan Memori Banding Pembanding
ini adalah sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI
1.
Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan
hukum di dalam putusannya dalam mempertimbangkan eksepsi Kami selaku Tergugat.
2.
Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya
mengenai eksepsi kami tentang pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi
dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU No. 51 Tahun
2009, telah dengan sengaja
menghilangkan kalimat yang ada di dalam SEMA No.2 Tahun 1991 alinea
ke 5, angka no. 3 tentang PETUNJUK
PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA, sehingga seolah-olah kutipan mengenai SEMA No.2
Tahun 1991 adalah benar di dalam pertimbangan Majelis Hakim.
3.
Bahwa SEMA No.2 Tahun 1991 tentang PETUNJUK
PELAKSANAAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA tersebut adalah : V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) ....
alinea ke 5; angka no. 3 Bagi mereka
yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka
tenggang waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha
Negara dan mengetahui adanya
Keputusan tersebut;
4. Namun
di dalam pertimbangannya hal 26 dari 33 halaman alinea pertama yang merupakan
sambungan dari hal 25 Putusan No 79/G/2011/PTUN Jakarta, Majelis Hakim hanya
menulis Bagi mereka yang tidak dituju
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi
yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh
Keputusan Tata Usaha Negara.
5.
Bahwa dengan penghilangan kalimat .... dan
mengetahui adanya Keputusan tersebut, maka mempunyai makna lain
yaitu syarat ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 secara kasuitis hanya
tunggal yakni sejak saat ia merasa kepentinganya dirugikan oleh Keputusan Tata
Usaha Negara, padahal secara jelas di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991 tersebut
mempunyai 2 (dua) syarat wajib yang harus dipenuhi yakni sejak
saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sejak ia mengetahui adanya Keputusan
tersebut.
6.
Bahwa sesuai fakta di persidangan terungkap secara jelas bahwa
Bahwa gugatan TERBANDING terkait dengan klausula bahwa pengajuan gugatan TERBANDING
“masih dalam tenggang waktu” adalah tidak beralasan dan tidak sesuai
dengan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut
di atas. Hal tersebut terlihat dari data sebagai berikut:
a) Bahwa
tembusan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-212.KP.04.01 Tahun
2010 tanggal 18 Agustus 2010 dan petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor M.HH-212.KP.04.01 Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010 untuk Saudara
Allagan telah disampaikan kepada Kantor WIlayah Sulawesi Barat tanggal 30
Agustus 2010 (sebagaimana terlampir T1).
b) Bahwa
TERBANDING mengajukan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui surat
pribadi TERBANDING tertanggal 30 Agustus 2010. Pada surat tersebut TERBANDING
menyampaikan pada paragraf 1 bahwa PENGGUGAT telah mendapatkan copy
Surat Keputusan dari Bapak Haji Musa Kasubag Kepegawaian dan Tata Laksana
Kanwil Sulawesi Barat Bahwa pada surat pribadi TERBANDING tersebut tidak
tercantum satu kalimat pun yang menyatakan bahwa TERBANDING belum menerima
Kutipan Asli (terlampir T2) dan TERBANDING membenarkannya sebagaimana di dalam
bukti yang diajukan oleh Terbanding yakni bukti P-2).
c) Bahwa
pada 4 Januari 2011 PEMBANDING telah menjawab surat keberatan TERBANDING
melalui Surat Nomor SEK.KP.06.03-01 perihal Jawaban atas Pengajuam Keberatan
a.n. Drs. Libersin Saragih Allagan (terlampir T3). Surat tersebut telah dikirim
melalui PT. POS INDONESIA pada tanggal 18 Januari 2011 ke alamat TERBANDING
jalan Veteran II D Nomor 5 Kelurahan Babakan Tangerang Banten (terlampir T4).
d)
Bahwa kemudian TERBANDING telah melaksanakan
serah terima pada tanggal 03 September 2010 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Sulawesi Barat dan bahkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat melalui surat Nomor W32.KP.03.03-99 tanggal 26 Agustus 2010
(bukti T12) perihal Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah mengundang Sekretaris Jenderal Kementerian
Hukum dan HAM untuk hadir pada acara serah terima jabatan dimaksud. Berdasarkan surat tersebut PEMBANDING
menunjuk Sdr. Marvel H. Mangunsong, SH, MH (Staf Ahli Bidang Perekonomian dan
Hubungan Luar Negeri), Sdr. Djaja Sukma, SH (Kepala Biro Umum Sekretariat
Jenderal) dan Sdr. Ir. Sumarsono (Kepala Sub
Bagian Evaluasi dan Laporan II Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal) untuk
menghadiri kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah PEMBANDING Nomor M.
HH.KP.07.03-118 tanggal 1 September 2010 (terlampir T13).
7. Bahwa
dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka
berdasarkan SEMA No.2 Tahun 1991 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN BEBERAPA
KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA
NEGARA tersebut adalah : V. TENGGANG WAKTU (PASAL 55) .... alinea ke 5; angka
no. 3, adalah sangat jelas apabila TERBANDING telah mengetahui obyek perkara
dalam perkara aquo yakni Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Nomor Indonesia Nomer M.HH-212.KP.04.01
Tahun 2010 tertanggal 18 Agustus 2010 tentang Pemberhentian dalam Jabatan
Struktural Eselon II dan Alih Tugas ke Dalam Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan
Kementrian Hukum dan HAM RI, sejak
tanggal 03 September 2010 (sejak saat TERBANDING melakukan serah terima
Jabatan) atau sejak
dimana ia mengajukan keberatan pada tanggal 30 Agustus 2010
jika dikaitkan dengan tanggal diajukan gugatan oleh TERBANDING melalui PTUN
Jakarta adalah tanggal 26 Maret 2011,
maka gugatan yang diajukan oleh TERBANDING kepada PEMBANDING adalah telah lewat
waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang telah direvisi dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan
Perubahan Kedua dengan UU No. 51 Tahun 2009.
DALAM POKOK PERKARA
8. Bahwa
Majelis Hakim dalam Putusan No. 79/G/2011/PTUN-JKT dalam pertimbangannya dalam
pokok perkara pada halaman 28 dari 33 halaman pada alinea ke 4 menyatakan bahwa
:
Menimbang
bahwa sebagaimana alasan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek
sengketa adalah karena adanya hasil rapat TIM BAPERJAKAT yang dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH.14.KP.03.03 Tahun
2010, dalam hal ini timbul pertanyaan
kenapa dibentuk tim BAPERJAKAT tersebut apakah ada masalah atau ada
dugaan penyelewengan yang dilaporkan kepada Tergugat sehingga dibentuk Tim, sebab mustahil dibentuk tim apabila ada
laporan yang negatif terhadap Penggugat, kemudian bagaimana hasil dari Tim
BAPERJAKAT tersebut ada sesuatu pelanggaran sehingga sampai diambil suatu
keputusan yang boleh dikatakan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat,
mengingat Penggugat masih aktif dan belum memasuki usia pensiun serta telah
menduduki jabatan eselon II yang kemudian dipindah menjadi staf biasa.
9.
Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di
atas nampak sekali bahwa Majelis
Hakim tidak memahami sama sekali apa itu BAPERJAKAT serta tugas dan fungsi
BAPERJAKAT sebagaimana diamanatkan di dalam PP No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural;
10. Bahwa
di dalam pasal 14 dalam PP No. 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural dijelaskan bahwa:
(1) Untuk
menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II
ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.
(2) Baperjakat
terdiri dari :
a. Baperjakat
Instansi Pusat;
b. Baperjakat
Instansi Daerah Propinsi;
c. Baperjakat
Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Pembentukan
Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh :
a. pejabat
pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;
b. pejabat
pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah Propinsi;
c. pejabat
pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi daerah Kabupaten/Kota.
(4). Tugas pokok Baperjakat Instansi
Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota memberikan
pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah.
(5) Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud
dalam ayat (4), Baperjakat bertugas pula memberikan pertimbangan kepada
pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki
jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan
penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas
usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan
Eselon II.
11.
Bahwa
Mahkamah Agung sendiri di dalam BUKU I
tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Tata
Persuratan, Tata Kearsipan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan
Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi
Perbendaharaan, pada Bagian Kelima Pengangkatan Dalam Jabatan mencatumkan
keberadaan Baperjakat, namun sangatlah aneh jika Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutus perkara ini tidak mengetahui keberadaan dan fungsi BAPERJAKAT
sebagaimana diamanatkan di dalam PP Nomer 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural yang telah dirubah menjadi PP Nomer 13 Tahun 2002
12. Bahwa
ketidaktahuan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara aquo juga
berlanjut pada uraian pertimbangan halaman 29 dari 33 halaman Putusan
No.79/G/2011/PTUN-JKT alinea ke 3
Menimbang, bahwa dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural khususnya pasal 23 (1), pasal 24 dan
pasal 28 mengatakan:
Pasal
23
(1)
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh
atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
Pasal 24
(1)
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap
atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 28
(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang
memeriksa dan PNS yang diperiksa.
13. Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomer 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural hanya memuat 24 pasal tidak ada pasal 28 sebagaimana dimaksud
didalam uraian pertimbangan tersebut di atas, dan pasal 23 serta pasal 24 dari
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 100 Tahun 2000 berbunyi:
Pasal
23
Dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara
Tahun 1994 Nomor 21. Tambahan Lembaran10 Negara Nomor 3546), sebagaimana telah
dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 124. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775), dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal
24
Peraturan
Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
14.
Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut
nampak sekali Majelis Hakim bersikap tidak profesional (unprofesional conduct)
dalam memeriksa dan memutus perkara no 79/G/2011/PTUN-JKT;
15.
Bahwa pasal-pasal yang dimaksud dalam uraian
pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas adalah uraian pasal dimaksud di
dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Namun apabila Majelis Hakim
menggunakan dasar pasal-pasal No. 53 Tahun 2010 sebagai pertimbangannya adalah hal
yang sangat aneh.
16. Bahwa
sebagaimana telah kami uraikan di dalam duplik kami Bahwa obyek di dalam perkara a quo adalah
merupakan pemberhentian dalam jabatan struktural sebagaimana diatur di dalam PP
No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomer 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas PP NO 100 TAHUN 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural bukan
merupakan pembebasan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud di dalam PP
No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal
ini dapat dilihat dari Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat pada
obyek gugatan tersebut tidak pernah
menyinggung keberadaan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural TERBANDING;
17. Bahwa
berdasarkan pasal 19 UU No. 8 tahun 1974
yang telah dirubah menjadi UU No. 43 th 1999 menyatakan :
Pengangkatan
dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan,
pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya,
serta syarat-syarat obyektif lainnya.
Bahwa syarat obyektif
lainnya adalah diatur dalam penjelasan pasal 17 ayat 2 UU No 43 tahun 1999
dijelaskan
Ayat (2) Yang dimaksud dengan syarat obyektif
lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman,
kerjasama, dan dapat dipercaya.
Bahwa selanjutnya di dalam pasal 12 ayat 1 PP No. 9
tahun 2003 menyebutkan bahwa :
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari
jabatan struktural eselon II ke bawah
atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
Bahwa Pejabat Pembina
kepegawaian di dalam pasal tersebut di atas dalam hal ini adalah Menteri Hukum
dan Ham , dan apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 17 ayat 2 UU No. 43
tahun 1999 maka disimpulkan bahwa Pengangkatan dalam jabatan juga didasarkan
atas kepercayaan dalam hal ini kepercayaan yang diberikan oleh Menteri Hukum
dan Ham;
18. Bahwa
selanjutnya di dalam pasal 14 ayat (1)
PP No 100 tahun 2000 ditegaskan bahwa
Untuk menjamin kualitas dan
obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah di setiap instansi
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat.
19. Sementara di dalam pasal 14 ayat (3)
ditegaskan bahwa Tugas pokok Baperjakat
Instansi Pusat dan Baperjakat Instansi Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota
memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam pengangkatan,
pemindahan danpemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke
bawah.
20. Bahwa atas peran dan tugas Baperjakat
tersebut di atas maka tanggal 10 Agustus 2010 telah mengadakan rapat dan
hasilnya adalah memberhentikan Penggugat dari jabatan KAKANWIL Sulbar dan oleh
Tergugat Penggugat diusulkan menjadi Widyaiswara kemudian ditindak lanjuti oleh
Tergugat dengan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional
yang jenjangnya setingkat dengan itu sebagaimana termuat di dalam obyek perkara aquo berdasarkan
kewenangan yang dimiliki sebagaimana dimaksud di dalam pasal pasal 12 ayat 1 PP No. 9 tahun 2003;
21. Kemudian
di dalam pertimbangan selanjutnya pada halaman 30 dari 33 halaman Putusan No.
79/G/2011/PTUN-JKT pada alinea ke 2 menyatakan:
Menimbang bahwa dalam
menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa maka seharusnya Tergugat sebelum
melakukan suatu tindakan atau menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian
Dalam Jabatan Struktural eselon II dan dialih tugaskan ke dalam Jabatan
Fungsional Umum (staf biasa) terlebih dahulu mengundang Penggugat atau mencari
informasi yang benar tentang Penggugat dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala
Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat apakah telah menyalahi wewenang
yang ada padanya atau bagaimana, karena mengingat yang bersangkutan sudah
menduduki jabatan Eselon II dan dipindah menjadi staf biasa yang boleh
dikatakan sangat tidak pantas apalagi Penggugat tidak pernah diperiksa, tidak
pernah ada teguran baik lisan dan tulisan serta hasil dari Tim BAPERJAKAT
tersebut tidak dijadikan alat bukti
22. Bahwa
di dalam PP 100 tahun 2000 maupun aturan-aturan kepegawaian yang lain, tidak
ada kewajiban dari PEMBANDING untuk mengundang TERBANDING terlebih dahulu
sebelum di alih tugaskan atau bahkan mencari informasi yang benar
mengenai TERBANDING dalam melaksanakan tugasnya apakah telah menyalahi wewenang
atau tidak.
23. Bahwa
sebagaimana telah kami jelaskan jika berdasarkan pasal 19 UU No. 8 tahun 1974 yang telah dirubah
menjadi UU No. 43 th 1999 yang menyatakan :
Pengangkatan
dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan,
pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya,
serta syarat-syarat obyektif lainnya.
Bahwa syarat obyektif
lainnya adalah diatur dalam penjelasan pasal 17 ayat 2 UU No 43 tahun 1999
dijelaskan
Ayat (2) Yang dimaksud dengan syarat obyektif
lainnya antara lain adalah disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman,
kerjasama, dan dapat dipercaya.
Bahwa selanjutnya di dalam pasal 12 ayat 1 PP No. 9
tahun 2003 menyebutkan bahwa
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari
jabatan struktural eselon II ke bawah
atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
Bahwa Pejabat Pembina
kepegawaian di dalam pasal tersebut di atas dalam hal ini adalah Menteri Hukum
dan Ham , dan apabila dikaitkan dengan penjelasan pasal 17 ayat 2 UU No. 43
tahun 1999 maka disimpulkan bahwa Pengangkatan dalam jabatan juga
didasarkan atas kepercayaan dalam hal ini kepercayaan yang diberikan oleh
Menteri Hukum dan Ham;
24. Bahwa mengenai uraian Majelis Hakim dalam
pertimbangannya yang menyatakan bahwa karena mengingat yang bersangkutan sudah
menduduki jabatan Eselon II dan dipindah menjadi staf biasa yang boleh
dikatakan sangat tidak pantas, adalah tidak benar karena PEMBANDING
masih memperhatikan karir TERBANDING dengan mengusulkan TERBANDING kepada
Lembaga Administrasi Negara melalui surat Nomor M.HH.KP.03.04-124 Tanggal 29
September 2010 sebagai widyaiswara;
25. Bahwa
pemberhentian pembayaran gaji TERBANDING sejak bulan Maret Tahun 2011 (bukan sejak Februari tahun 2011
sebagaimana disebutkan TERBANDING dalam
Repliknya) telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Penjelasan romawi III angka 5
disebutkan “ Pegawai Negeri Sipil yang
mendapat jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
apabila ia diberhentikan dari jabatannya dan ada rencana dalam waktu yang
singkat mengangkatnya dalam jabatan yang setingkat atau yang lebih tinggi ,maka
menunggu pengangkatannya dalam jabatan baru, Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil . Dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sudah harus ada keputusan tentang pengangkatan dalam
jabatan baru“. (Terlampir T10).
26. Bahwa
TERBANDING ternyata selama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya
objek gugatan tanggal 18 Agustus
2010 tidak mendapatkan keputusan
pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II, dimana Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (BAPERJAKAT) pada tanggal 27 Januari 2011 tidak memutuskan salah
satu jabatan eselon II kepada TERBANDING, maka sejak 1 Maret 2011 TERBANDING
memasuki masa purnabakti dan secara otomatis gaji terhenti.
27. Hal
ini juga sesuai dengan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
K.26-30/V/45-3/99 Tanggal 4 Oktober 2007, Perihal Pemberian Bebas Tugas atau
Masa Persiapan Pensiun (MPP) bagi Pejabat Eselon
I dan Eselon II, yang ditujukan kepada Seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. (Terlampir T11) .
28. Bahwa
mengenai hak-hak TERBANDING yang tidak diberikan sebagaimana mestinya antara
lain uang makan mulai bulan September 2010 sampai dengan Desember 2010,
dikarenakan TERBANDING tidak pernah hadir melaksanakan tugas di Sekretariat
Jenderal sebagaimana terlihat pada Daftar Hadir Pegawai atas nama
TERBANDING yang tidak pernah diparaf oleh TERBANDING pada rentan bulan
September sampai dengan Desember 2010, sehingga dengan tidak adanya data
pendukung berupa Daftar Hadir Pegawai atas nama TERBANDING maka uang makan TERBANDING tidak direalisasikan
oleh Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN).
29. Bahwa
Majelis Hakim di dalam uraian pertimbangannya pada halaman 30 dari 33 halaman
Putusan No. 79/G/2011/PTUN-JKT menyatakan:
Menimbang
bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa,
tidak pernah adanya teguran baik secara lisan maupun secara tertulis atau
peringatan-peringatan lainnya dan telah menduduki jabatan eselon II, maka sudah
selayaknya Tergugat mempertimbangkan fakta-fakta sebagai tersebut dan
melibatkan Penggugat untuk setidak-tidaknya dimintakan keterangan tentang
informasi dari hasil TIM BAPERJAKAT atau dipindah dengan eselon yang sama. Oleh
karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada saat
menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa tidak memperhatikan
atau tidak mempertimbangkan secara cermat hasil dari TIM BAPERJAKAT tersebut
dan kepentingan Penggugta sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat (Eselon II), sehingga hal tersebut telah
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan azas-azas umum
pemerintahan yang baik sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) a dan b
Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan undang-undang No. 9
Tahun 2004 dan perubahan kedua dari
undang-undang No. 51 Tahun 2009;
30. Bahwa
kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas adalah terlalu sumir, cenderung
bersifat subyektif kepada PEMBANDING dan
Majelis Hakim tidak bisa memahami alat
bukti yang diberikan PEMBANDING sehingga tidak dapat melihat sikap/prilaku
TERBANDING sebagai seorang PNS yang selama rentan waktu 3 (tiga)
bulan tidak masuk kerja (diabaikannya
alat bukti daftar hadir Terbanding yang
selama 3 (tiga) bulan tidak ada paraf) dan adanya pengakuan TERBANDING pada surat gugatannya yang mengakui bahwa pernah
dijatuhkan hukuman disiplin serta pernah diperiksa (Surat Gugatan Hal. 5).
31. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas
juga cenderung lebih mencari-cari alasan
untuk membenarkan gugatan TERBANDING;
32. Bahwa
penilaian mana didasarkan pada alasan kami tersebut di atas yakni :
·
Bahwa obyek di dalam perkara aquo adalah
merupakan pemberhentian dalam jabatan strutural sebagaimana diatur di dalam PP
No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas PP Nomor 100 TAHUN 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural bukan
merupakan pembebasan dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud di dalam PP
No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Hal ini dapat dilihat dari Konsideran Menimbang dan Dasar Hukum
Mengingat pada obyek gugatan
tersebut tidak pernah menyinggung keberadaan Peraturan Pemerintah No 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar pemberhentian
dalam dan dari jabatan struktural TERBANDING, sehingga tidak ada kewajiban
PEMBANDING terlebih dahulu untuk memeriksa, memberikan teguran baik secara
tertulis maupun lisan kepada TERBANDING;
· Bahwa
di dalam PP 100 tahun 2000 maupun aturan-aturan kepegawaian yang lain, tidak
ada kewajiban dari PEMBANDING untuk mengundang TERBANDING terlebih dahulu
sebelum di alih tugaskan atau bahkan mencari informasi yang benar
mengenai TERBANDING dalam melaksanakan tugasnya apakah telah menyalahi wewenang
atau tidak;
· Bahwa PEMBANDING dalam
menerbitkan objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan dalil-dalil
sebagai berikut:
a.
Bahwa penerbitan objek gugatan dilakukan dengan
mempertimbangkan hasil rapat tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) tanggal 10 Agustus 2010 . Tim Baperjakat Kementerian Hukum dan HAM
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.HH-14.KP.03.03 Tahun 2010 (terlampir T7).
b.
Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat tanggal 10
Agustus 2010, tim Baperjakat memberikan pertimbangan kepada Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia selaku pejabat pembina kepegawaian untuk mengalih tugaskan
antara lain Sdr. Libersin Saragih Allagan, Bc.Ip. M.Si. menjadi staf/
widyaiswara.
c.
Bahwa sebagai tindak lanjut hasil tim Baperjakat
tersebut PEMBANDING kemudian menerbitkan objek
gugatan dan selanjutnya PEMBANDING juga mengusulkan TERBANDING kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai
calon widyaiswara sebagaimana surat PEMBANDING Nomor M.HH.KP.03.04-124 Tanggal 29 September
2010 (terlampir T8).
· Bahwa
Majelis Hakim telah bertindak tidak profesional (unprofesional conduct) dalam
memeriksa dan memutus perkara ini, dikarenakan telah dengan sengaja
menghilangkan kalimat di dalam SEMA No. 2 Tahun 1991, dimana maknanya sangatlah
berbeda ketika kalimat tersebut dihilangkan dan Majelis Hakim telah memuat
pasal yang salah dalam memutus perkara ini sebagai dasar uraian pertimbangannya
serta Majelis Hakim tidak memahami (kurang memiliki pengetahuan) terhadap tugas
pokok dan fungsi BAPERJAKAT sebagaimana termuat di dalam uraian pertimbangannya
dalam putusan No. 79/G/2011/PTUN-JKT;
Berdasarkan
uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara di Jakarta berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar:
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat a quo secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M. HH-212.KP.04.01 Tahun 2010
tanggal 18 Agustus Tahun 2010 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan
Struktural Eselon II Dan Alih Tugas ke
Dalam Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dalam daftar lampiran nomor urut 01 atas nama Drs.
Libersin Saragih Allagan, M.Si. (obyek
gugatan);
3. Menghukum Penggugat untuk
membayar semua biaya perkara.
Hormat Kami
Kuasa Hukum TERGUGAT
|
Nur
Ichwan, SH, MH
NIP.
19650611 198503 1 001
|
Susilo
Purwanto, SH
NIP. 19630131
198403 1 008
|
|
Nofli, Bc.IP,
S.Sos, M.Si
NIP.
19690309 199203 1 002
|
Novita
Ilmaris, S.Kom, SH
NIP. 19761117
199903 2 001
|
|
Muslim
Alibar, S.Sos.M,Si
NIP.
19731125 199903 1 001
|
Yuni Kusmiati, SE, SH, MH
NIP.
19730606 200112 2 001
Netty Susilowaty, SH.
NIP. 19830821 200901 2 002
Lisa Noviana, SH.
NIP. 19841119 200912 2 005
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar